BPGMN Dibentuk, Prabowo Dorong Penanganan Karhutla dari Hulu: Gambut Tak Lagi Sekadar Dipadamkan Saat Terbakar

Pemerintah mulai menyiapkan pendekatan baru dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama yang terjadi di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai lembaga yang diharapkan memperkuat pengelolaan gambut sekaligus mencegah kebakaran agar tidak terus berulang setiap tahun.

Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo menggelar diskusi bersama sejumlah akademisi, peneliti, dan pakar gambut di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. Pertemuan itu secara khusus membahas pengelolaan ekosistem gambut, pencegahan serta penanganan karhutla, hingga pemanfaatan lahan gambut yang tetap mempertahankan fungsi ekologisnya.

Pembentukan BPGMN menandai dorongan pemerintah agar persoalan karhutla tidak hanya dilihat dari sisi pemadaman ketika api sudah muncul. Penanganan diarahkan lebih jauh ke aspek pencegahan, pemetaan wilayah rawan, riset, pemantauan titik panas, serta pengelolaan kondisi gambut agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa badan baru tersebut nantinya akan memperkuat upaya pencegahan melalui riset, pemetaan, sistem deteksi dini, dan pemantauan titik panas di kawasan gambut. BPGMN juga direncanakan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional.

Mengubah Cara Pandang terhadap Karhutla

Selama bertahun-tahun, kebakaran gambut menjadi salah satu persoalan lingkungan yang sulit ditangani secara sederhana. Api di permukaan memang dapat dipadamkan, tetapi persoalan menjadi jauh lebih rumit ketika gambut yang berada di bawah permukaan ikut terbakar.

Karena itu, strategi pencegahan menjadi penting. Pemerintah perlu memastikan kondisi hidrologi gambut tetap terjaga sehingga lahan tidak kehilangan kelembapannya dan berubah menjadi bahan bakar ketika musim kering datang. Dalam diskusi di Istana Merdeka, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut salah satu perhatian penting adalah menjaga permukaan air gambut. Dalam pembahasan tersebut, disebutkan bahwa permukaan air diupayakan tidak turun lebih dari sekitar 40 sentimeter dari permukaan tanah agar gambut tetap lembap dan tidak mudah terbakar.

Artinya, pencegahan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika asap sudah terlihat. Pengelolaan tata air, perlindungan vegetasi, pemeliharaan reservoir air, pemetaan wilayah rawan, hingga pemantauan titik panas harus menjadi bagian dari satu sistem yang terintegrasi.

Bukan Hanya Urusan Pemerintah

Pendekatan baru yang dibicarakan pemerintah juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pencegahan kebakaran. Kelompok masyarakat di sekitar kawasan gambut dinilai memiliki posisi strategis karena mereka berada paling dekat dengan wilayah rawan. Dalam pertemuan tersebut, penguatan kelompok masyarakat peduli api menjadi salah satu hal yang ikut dibahas.

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena deteksi dan respons pada tahap awal dapat menentukan apakah sebuah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas atau dapat segera dikendalikan. Dengan demikian, keberadaan BPGMN nantinya tidak hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah memadamkan api, tetapi juga dari seberapa efektif sistem pencegahan bekerja sebelum kebakaran terjadi.

Satgas Darat Tetap Diperkuat

Meski pendekatan pencegahan mendapat perhatian besar, penanganan ketika kebakaran sudah terjadi tetap menjadi bagian penting. Pemerintah membahas penguatan Satuan Tugas (Satgas) Darat agar dapat bergerak langsung di lokasi kebakaran. Salah satu teknik yang dibahas adalah pengeboran dangkal untuk mendapatkan sumber air yang kemudian dipompa menggunakan pompa portabel.

Teknik tersebut diharapkan dapat membantu menyediakan sumber air lebih dekat dengan titik kebakaran. Dalam penjelasan BMKG, satu titik pengeboran disebut dapat digunakan untuk mendukung pemadaman dengan radius sekitar 200 meter, tergantung kondisi lapangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah tidak hanya bertumpu pada kebijakan di tingkat pusat. Penanganan di lapangan tetap membutuhkan kesiapan personel, peralatan, sumber air, informasi cuaca, serta koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Gambut Harus Tetap Produktif, tetapi Tidak Rusak

Persoalan gambut juga tidak semata-mata berkaitan dengan kebakaran. Kawasan gambut memiliki fungsi ekologis sekaligus dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan ekonomi. Karena itu, salah satu pembahasan dalam pertemuan Presiden dengan para ahli adalah mengenai pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai untuk dibudidayakan di kawasan gambut.

Pendekatan tersebut penting karena pemanfaatan lahan gambut harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga fungsi ekologisnya. Pemilihan komoditas yang tepat, pengelolaan air yang baik, serta teknik budidaya yang sesuai dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi risiko kerusakan dan kebakaran.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap membuka kemungkinan penggunaan teknologi modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Operasi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pendukung ketika ancaman kebakaran meningkat dan terdapat potensi awan hujan yang sesuai.

Tantangan Besar Menanti BPGMN

Pembentukan BPGMN memberikan babak baru dalam tata kelola gambut dan mangrove di Indonesia. Namun, efektivitas badan tersebut nantinya sangat bergantung pada kemampuan menerjemahkan kebijakan nasional menjadi tindakan nyata di lapangan. Pemetaan kawasan rawan harus dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan petugas lapangan. Sistem deteksi dini harus menghasilkan informasi yang cepat dan dapat ditindaklanjuti. Riset para ilmuwan juga perlu diterjemahkan menjadi teknologi serta metode pengelolaan yang dapat diterapkan masyarakat.

Tidak kalah penting, koordinasi antarlembaga harus berjalan tanpa sekat birokrasi. Karhutla berkaitan dengan lingkungan, kehutanan, tata ruang, pertanian, kebencanaan, cuaca, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, BPGMN menghadapi pekerjaan yang tidak sederhana. Badan ini bukan hanya dituntut hadir ketika kebakaran terjadi, melainkan harus membangun sistem yang membuat kebakaran semakin sulit terjadi.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tersebut akan terlihat bukan hanya dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi dari kemampuan pemerintah menjaga gambut tetap basah, produktif, terlindungi, dan tidak berubah menjadi sumber bencana setiap musim kemarau. Bagi Indonesia, persoalan gambut bukan sekadar tentang api dan asap. Di dalamnya terdapat persoalan lingkungan, ekonomi masyarakat, tata kelola lahan, perubahan iklim, dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Pembentukan BPGMN menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjawab persoalan tersebut dengan pendekatan yang lebih menekankan pencegahan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterlibatan masyarakat.