RSUD Linggajati Jalani Reakreditasi, Perkuat Mutu Pelayanan Kesehatan

Voster. Id | KUNINGAN.- RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan menjalani survei reakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), Senin (9/11). Proses evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan standar pelayanan kesehatan tetap terjaga sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyaraka

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, didampingi Sekretaris Daerah, Dewan Pengawas, Direktur RSUD Linggajati dr. Eva Maya, serta jajaran struktural, fungsional, dan seluruh sivitas hospitalia. Tim surveyor dipimpin dr. H. Hilman Taufik Wijayasomantri, M.Kes., bersama Nurbaeti, S.Kep., Ns.

Survei ini merupakan bagian dari proses reakreditasi setelah RSUD Linggajati memperoleh predikat akreditasi paripurna pada 2022. Penilaian kembali dilakukan karena masa berlaku akreditasi sebelumnya akan berakhir pada November 2026.

Bupati Dian mengatakan, akreditasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif atau mengejar predikat tertentu. Lebih dari itu, proses tersebut harus menjadi sarana evaluasi untuk mengetahui secara objektif kualitas pelayanan, keselamatan pasien (patient safety), hingga tata kelola manajemen rumah sakit.

“Kita sepakat bahwa akreditasi bukan semata-mata pemenuhan administratif atau kegiatan seremonial belaka. Bagi saya, akreditasi adalah instrumen penting untuk memetakan mutu pelayanan secara objektif. Menilai diri sendiri itu sulit; evaluasi yang paling valid datang dari pihak luar yang memiliki kompetensi dan kredibilitas,” ungkapnya.

Menurut Dian, penilaian dari pihak eksternal diperlukan agar rumah sakit dapat mengetahui berbagai kekurangan dan menentukan langkah pembenahan secara tepat.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen mendukung pengembangan RSUD Linggajati agar mampu menjadi fasilitas kesehatan yang semakin berkualitas. Terlebih, sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit dituntut memiliki tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Dian berharap hasil survei tersebut dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

“Mudah-mudahan hasil akreditasi yang konstruktif ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi kita untuk menjadikan Rumah Sakit Linggajati sebagai rumah sakit rujukan utama, dengan kualitas pelayanan yang terus membaik, serta administrasi yang akuntabel dan transparan,” tambahnya.

Sementara itu, pimpinan tim surveyor LARS-DHP, dr. H. Hilman Taufik Wijayasomantri, M.Kes., menjelaskan bahwa pelaksanaan survei merupakan bagian dari proses reakreditasi menyusul berakhirnya masa berlaku predikat paripurna yang diperoleh RSUD Linggajati pada 2022.

Ia mengapresiasi kehadiran langsung Bupati Kuningan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu menunjukkan perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan performa serta kualitas pelayanan rumah sakit.

Dalam kesempatan tersebut, Hilman juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Direktur RSUD Linggajati, dr. Eva Maya, yang dinilai memiliki semangat inovasi, energik, dan jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan rumah sakit.

Menurutnya, pengelolaan rumah sakit tidak cukup hanya berorientasi pada pelayanan pasien, tetapi juga harus mampu melihat peluang pengembangan layanan dan potensi pendapatan baru untuk memperkuat kemandirian BLUD.

Selain tata kelola manajemen, tim surveyor turut menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia strategis, khususnya ketersediaan dokter spesialis guna mendukung peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan.

Salah satu peluang yang disampaikan adalah penjajakan kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) agar RSUD Linggajati dapat menjadi rumah sakit jejaring pendidikan. Skema tersebut diharapkan membantu memperkuat ketersediaan tenaga medis spesialis sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit.

Melalui survei reakreditasi ini, RSUD Linggajati diharapkan semakin mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan, serta menghadirkan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (AS)