Integrasi AI dan Data Biometrik: Kebocoran Bansos Anjlok Drastis di Bawah 5 Persen

JAKARTA — Digitalisasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) mencatatkan lonjakan efisiensi signifikan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa angka kebocoran atau insiden bansos salah sasaran yang dulunya menembus 77,6 persen, kini berhasil ditekan hingga di bawah 5 persen.

Keberhasilan ini dicapai lewat pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), integrasi data biometrik, dan digitalisasi lintas kementerian.

"Ketika kami melakukan uji coba di Banyuwangi, kami memahami bansos atau transfer tunai yang tidak tepat sasaran sekitar 77,6 persen. Hari ini, kita telah menyelesaikannya hingga angka kesalahan berada di bawah 5 persen," ujar Luhut dalam gelaran Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Verifikasi Biometrik & Integrasi Data Listrik

Pemerintah menargetkan akurasi penyaluran bansos dapat melampaui 90 persen pada akhir tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, alur pendaftaran penerima manfaat dimodernisasi agar meminimalkan celah manipulasi:

1. Input NIK & Facerec: Calon penerima memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memindai wajah (face recognition).
2. Koneksi Dukcapil: Data biometrik dicocokkan secara riil dengan basis data kependudukan Dukcapil.
3. Pengecekan Daya Listrik: Calon penerima wajib menginput nomor meteran listrik untuk memverifikasi rata-rata konsumsi energi selama 6 bulan terakhir.
4. Validasi AI Lintas Kementerian: Sistem AI menyinkronkan data profil ekonomi calon penerima dengan berbagai basis data instansi terkait secara otomatis.

Luhut menekankan bahwa pemanfaatan AI menghilangkan potensi manipulasi humanis di lapangan. "Anda tidak dapat menyuap AI. Begitu data sudah masuk, sistem langsung mengeksekusi sesuai regulasi," tegasnya.

Jangkauan Uji Coba Nasional

Sistem digital penyaluran bansos ini telah menunjukkan skala implementasi yang luas:

Transformasi digital ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola layanan publik, menutup celah korupsi penyaluran dana sosial, dan memastikan anggaran negara benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.